Paska Bareskrim Bongkar Bos Mafia PMI Ilegal Timteng, Kata Jamal: Pemerintah Jangan Kalah Sama Mafia

  • Whatsapp

Jakarta, Liputan-pmi.com –  Koordinator Konfederasi Buruh Migran Indonesia (FORMIGRAN)  Jamaludin Suryahadikusuma mengapresiasi upaya Kapolri khususnya Bareskrim yang telah membongkar jaringan mafia penempatan PMI ilegal ke Timur Tengah.

“Pemerintah tidak boleh kalah dengan Mafia PMI. Kami dukung upaya pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO),” tegas Jamal  di Jakarta, Kamis (10/10/2019).

Menurut Jamal, Formigran selama ini selalu pro aktif untuk melakukan sosialisasi tentang pencegahan TPPO di basis-basis PMI di Pulau Jawa. Hal ini dilakukan karena paska Moratorium PMI ke Timur Tengah tahun 2015 sampai saat ini sudah ribuan PMI diberangkatkan secara ugal-ugalan oleh para Mafia PMI.

Karena itu, apa yang kami minta kepada Kapolri  agar menindak pelaku Penampatan PMI Ilegal terjawab sudah. “Kami dukung Bareskrim menindak tegas dan menghukum seberatnya para pelaku Trafgicking,” ujarnnya.

Terkait solusi penempatan PMI Ke Timur Tengah, Formigran bersama elemen Serikat PMI lain mendukung upaya pemerintah bersama APJATI untuk penempatan PMI melalui Sistem Satu Kanal ke Arab Saudi. Dengan sistem itu diharapkan animo PMI bekerja ke Saudi dengan aman, gaji yang lebih, perlindungan yang lebih baik akan segera terealisir  dalam waktu dekat ini.

Sebelumnya, seperti diberitakan media, Direktorat Tindak Pidana Umum (Ditpidum) Bareskrim Mabes Polri membongkar perusahaan yang menyalurkan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) secara ilegal. Lima orang ditetapkan sebagai tersangka terdiri dari direktur utama hingga karyawan PT AIM.

“Lima tersangka yakni AS, SSI (Dirut PT AIM), MI, HE, MA. Kelimanya ada yang berperan sebagai sponsorship, penyandang dana, perekrut, pengurus administrasi, dan pengantaran dan penjemputan,” kata Wadir Tipidum Kombes Agus Nugroho di Mabes Polri, Rabu (9/10/2019).

Agus mengatakan, pelaku menjanjikan pekerjaan dengan gaji 1.200 real atau Rp 4,5 juta. Namun pada kenyataannya ada yang tidak menerima dengan jumlah tersebut.

“Karena adanya TKI yang nggak dapat haknya, ada beberapa yang melaporkan baik melalui kedutaan atau ke kami secara langsung sehingga kami bisa ungkap perkara ini,” ucap dia.

Para pelaku jerat dengan Undang-Undang 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan orang. “Yang dalam pasal 4 secara jelas ancaman pidana minimal 3 tahun,” ujar Agus.

Agus mengatakan, pelaku menjanjikan pekerjaan dengan gaji 1.200 real atau Rp 4,5 juta. Namun pada kenyataannya ada yang tidak menerima dengan jumlah tersebut.

“Karena adanya TKI yang nggak dapat haknya, ada beberapa yang melaporkan baik melalui kedutaan atau ke kami secara langsung sehingga kami bisa ungkap perkara ini,” ucap dia.

Para pelaku jerat dengan Undang-Undang 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan orang. “Yang dalam pasal 4 secara jelas ancaman pidana minimal 3 tahun,” ujar Agus. (Zul)

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *