Menaker : Pemahaman Literasi Keuangan Bagi PMI Sangat Penting

  • Whatsapp

Jakarta, Apjatinews.id – Menteri Tenaga Kerja RI (Menaker) Ida Fauziah menganggap kegiatan ‘Sosialisasi Literasi Keuangan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan Keluarga’ merupakan kegiatan yang luar biasa karena kegiatan ini akan mampu memberi pencerahan kepada pekerja migran dalam mengelola keuangan, baik pemahaman (literasi) maupun akses terhadap produk dan layanan jasa keuangan (inkuisi)

“Forum seperti ini tidak pertama dan berakhir di sini, karena kegiatan seperti ini sangat dibutuhkan. Bagi Kementerian Tenaga Kerja sangat berkepentingan sekali, oleh karena itu, dia meminta tidak hanya dilakukan oleh entah Parpol, entah kelompok masyarakat yang konsen dibidang ketenagakerjaan. Siapapun pasti membutuhkan banyak sekali yang konsen kepada bagaimana data transaksi keuangan itu dimiliki oleh kita semua,” terang Ida Fauziah dihadapan calon Pekerja Migran Indonesia dan Pekerja Migran Indonesia, di Jakarta, Sabtu (30/11)

Menurut Ida, padahal sudah begitu lama kita mengelola soal ketenagakerjaan. “Apakah tidak ada upaya melakukan perbaikan-perbaikan mulai dari tatakelola imigrasi, informasi, sampai pada advokasi? Terkait bekerja di luar negeri identik dengan masalah baru.” ujar Ida

Persepsi itu, lanjut Ida, begitu kuat di masyarakat kita bekerja di luar negeri identik dengan problematika. Padahal kita tahu begitu banyak masalah tapi kenapa kemudian seolah-olah kita tidak tahu bagaimana menyelesaikan masalah. UU No 18 tahun 2017 berupaya untuk menjawab semua problematika atau mungkin bisa dikatakan tidak semua persepsi itu betul tentang bagaimana bekerja di luar negeri.

Lebih jauh, Ida mengatakan bahwa konsep perlindungan UU No18 tahun 2017, dimana negara tidak memobilisasi pekerja Migran Indonesia, namun justru memfasilitasi proses migrasi soal calon Pekerja Migran Indonesia maupun pekerja migran indonesia.

Kemudian, perlindungan lebih diutamakan di mana kompentensi menjadi syarat utama

“Jangan coba coba bekerja diluar negeri kalau kompetensi itu belum kita miliki. Lebih baik ditunda sampai kita merasa punya kompetensi. Hal ini untuk meminimalisir persoalan yang mungkin timbul akibat tidak memiliki kompetensi,” imbuhnya.

Calon PMI dan PMI menurut dia, tidak direkrut namun mendaftarkan diri,
dengan kata lain calon PMI harus dijadikan subjek bukan objek. Selanjutnya optimalisasi peran pemerintah karena mayoritas pekerja tinggal di desa mau tidak mau pemerintahan desa harus ikut dilibatkan. Pemerintah pusat menjadi wakil karena berhubungan dengan antar negara. Begitu juga soal Jaminan kerja melalui sistem skema jaringan sosial atau BPJS ketenagakerjaan. (Fahrizal)

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *