Rakernas II APJATI, Menaker Ida Fauziah Puji Kinerja APJATI

  • Whatsapp

Jakarta, Apjatinews.id – Pemerintah menjelaskan bahwa masih ada Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) yang menempatkan Pekerja Migran Indonesia (PMI) melalui prosws yang tidak benar. Akibatnya, tidak sedikit permasalahan PMI di luar negeri kemudian menyebabkan negara hadir untuk memberikan perlindungan.
 
Berbagai permasalahan yang timbul dalam setiap tahapan migrasi tidak terjadi begitu saja. Banyak hal yang menjadi pemicu terjadinya berbagai kasus yang menimpa para CPMI/PMI. Kurangnya komitmen P3MI dalam menjalankan kewajibannya sesuai peraturan perundang-undangan menjadi salah satu penyebab CPMI/PMI mengalami berbagai permasalahan, baik di dalam maupun di luar negeri.
 
Banyak CPMI/PMI yang diberangkatkan oleh P3MI tidak melalui proses penempatan secara benar. Demi mengejar keuntungan semata sebagian P3MI berani melanggar peraturan yang berlaku, diantaranya menempatkan PMI di negara-negara tujuan kerja yang sudah ditutup oleh Pemerintah, menempatkan PMI dengan tidak dibekali kompetansi yang sesuai dengan jabatan yang diduduki, membebankan biaya penempatan yang melebihi ketentuan (overcharging) kepada CPMI/PMI, dan tidak memberikan perlindungan kepada CPMI/PMI sesuai dengan perjanjian penempatan.
 
“Saya yakin anggota APJATI tidak ada yang menempatkan TKI yang tidak kompeten. Hal ini disebabkan anggota APJATI telah dapat menjalankan fungsinya sesuai dengan AD/ART Asosiasi. APJATI sebagai asosiasi P3MI yang besar dan senior. Karena itu, saya harapkan APJATI mampu menjadi pengayom, serta dapat membantu pemerintah,” ujar Menteri Tenaga Kerja RI, Ida Faiziah ketika membuka Rapat Kerja Nasional II Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Perusanaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (DPP APJATI) di Hotel Bidakara, Jakarta, Senin  (20/1/2020).
 
Menurut Menaker, permasalahan PMI yang terjadi pada setiap tahapan migrasi itu bukan berasal dari anggota APJATI.  Karena itu, pada kesempatan ini Menaker mengajak seluruh anggota untuk bersama-sama pemerintah memberikan perlindungan kepada PMI dalam semua tahapan penempatan
 
Pada kesempatan ini, Menaker, atas nama Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada APJATI yang telah mendukung program Pemerintah dalam melakukan perbaikan tata kelola perlindungan Pekerja Migran Indonesia.
 
“Kami mengharapkan peran aktif dari Bapak/Ibu sekalian sebagai penanggungjawab P3MI untuk memberikan pelayanan secara profesional dan sebaik-baiknya demi terciptanya perlindungan dan pemajuan hak-hak Pekerja Migran Indonesia. Tentunya kepada APJATI juga diharapkan dapat atau mampu membina dan mengawasi para anggotanya dalam melakukan penempatan dan perlindungan PMI sejak sebelum bekerja, ketika bekerja dan purna bekerja,” papar Ida.
 
Ida menambahkan, APJATI agar memberikan novasi yang bermanfaat bagi seluruh anggotanya, seperti turut membantu membuka peluang kerja sektor formal, komunikasi intensif dengan semua stakeholder,dan lain sebagainya. APJATI sebagai mitra pemerintah diminta terus bersinergi dengan pemerintah terkait, khususnya Kementerian Tenaga Kerja RI dalam hal program nasional perlindungan pekerja migran Indonesia.
 
“Kami berharap acara Rakernas ini dapat memberikan feed back yang positif bagi pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan demi terciptanya tata kelola perlindungan pekerja migran Indonesia dan anggota keluarganya yang lebih baik,” papar Ida.
 
Seperti kita ketahui bersama bahwa Pemerintah Indonesia memiliki komitmen yang sangat tinggi dalam menghadirkan kembali negara untuk memberikan perlindungan kepada PMI. Untuk itu saat ini Kabinet Indonesia Maju pada era Pemerintahan Jokowi – KH. Ma’ruf, terus berkomitmen untuk tidak hanya untuk melindungi hak-hak para pekerja migran, tapi juga keluarganya. Isu Perlindungan pekerja migran terus menerus menghiasi berbagai
 
Berbicara masalah peran dan tanggung jawab P3MI sebagai lembaga penempatan pekerja migran Indonesia, Pemerintah berharap P3MI juga harus melakukan perubahan dan inovasi di dalam memberikan pelayanan penempatan dan perlindungan kepada CPMI/PMI. CPMI/PMI sebagai subjek dari proses migrasi memiliki hak yang dilindungi oleh undang-undang sehingga wajib kita jamin pemenuhannya.
 
Kata Menaker, berbagai permasalahan yang timbul dalam setiap tahapan migrasi tidak terjadi begitu saja. Banyak hal yang menjadi pemicu terjadinya berbagai kasus yang menimpa para CPMI/PMI. Kurangnya komitmen P3MI dalam menjalankan kewajibannya sesuai peraturan perundang-undangan menjadi salah satu penyebab CPMI/PMI mengalami berbagai permasalahan, baik di dalam maupun di luar negeri.
 
Banyak CPMI/PMI yang diberangkatkan oleh P3MI tidak melalui proses penempatan secara benar. Demi mengejar keuntungan semata sebagian P3MI berani melanggar peraturan yang berlaku, diantaranya menempatkan PMI di negara-negara tujuan kerja yang sudah ditutup oleh Pemerintah, menempatkan PMI dengan tidak dibekali kompetansi yang sesuai dengan jabatan yang diduduki, membebankan biaya penempatan yang melebihi ketentuan (overcharging) kepada CPMI/PMI, dan tidak memberikan perlindungan kepada CPMI/PMI sesuai dengan perjanjian penempatan.
 
Mengomentari pujian Menaker Ida, Ketua Apjati, Ayub  Basalamah mengatakan hal itu menjadi semangat sekaligus tantangan bagi APJATI untuk merealisasikan harapan Menaker Ida Fauziah yaitu melalui dengan melakukan upaya peningkatan profesionalitas anggota APJATI. Dengan peningkatan profesional anggota P3MI diharapkan akan mampu menghasilkan Sumber Daya Manusia (SDM) PMI yang unggul dan siap kerja ke luar negeri.
 
“Selama ini memang APJATI telah melakukan banyak upaya perbaikan tata kelola penempatan, peningkatan kompetensi PMI. Kami melarang anggota kami untuk menempatkan TKI yang tidak siap dengan kompetensi,” paparnya

Ayub menegaskan, Rakernas APJATI bertema “Pemerintah bersama Swasta bersinergi meningkatkan Perlindungan dan Kompetensi Pekerja Migran Indonesia” menyampaikan sikap organisasi, bahwasannya DPP bersama jajaran DPD APJATI di seluruh Indonesia dan Pimpinan P3MI Anggota APJATI mendukung penuh atas langkah langkah kebijakan pemerintah tentang Pekerja Migran Indonesia.

“APJATI mempunyai kewajiban untuk bersinergi dengan pemerintah dalam mengimplementasikan UU No. 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Perlu dilakukan dalam suatu sistem yang terpadu yang melibatkan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan tentunya APJATI mewakili P3MI.

Ayub menambahkan, perlindungan PMI meliputi perlindungan secara kelembagaan yang mengatur tugas dan kewenangan kementerian dan Badan. Selanjutnya, peran Pemerintah Daerah dalam memberikan pelindungan kepada PMI sampai setelah bekerja. Pemerintah Daerah memberikan layanan terpadu satu atap serta memfasilitasi keberangkatan dan kepulangan Pekerja Migran Indonesia. Pekerja Migran Indonesia yang diberangkatkan harus memiliki kompetensi atau keahlian sesuai bidangnya.

“APJATI akan selalu bersinergi dengan pemerintah baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta KBRI dan KJRI di Negara Penempatan,” imbuhnya.
 
Ayub menambahkan, PMI harus bisa menjadi Duta Bela Negara dan  Duta Wisata bagi Indonesia.

Kami berharap Para Pekerja Migran Indonesia nantinya sebagai duta wisata yang mempromosikan tempat wisata ketika bekerja di luar negeri dengan membawa nama baik Indonesia. Serta mereka juga menjadi Duta Bela Negara, para calon pekerja migran Indonesia diberikan pemahaman tentang kebangsaan dan ideologi Pancasila  sebelum mereka berangkat bekerja ke luar negeri. (Zul)

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *