Formigran Siap Literacy Warga Brebes Soal Program SPSK Ke Saudi Arabia

  • Whatsapp

Brebes, Apjatinews.id – Penutupan total penempatan pekerja migran Indonesia ke Timur  Tengah sejak tahun 2011 ternyata tidak menurutkan animo warga asal Brebes untuk tetap bekerja ke luar negeri.  Pasalnya, masih banyak warga asal kota Bawang ini yang berangkat ke Timur Tengah tanpa memahami prosedur yang ditempuhnya itu legal atau tidak.

Meski Moratorium penempatan PMI ke Timur Tengah ini masih berlangsung, penempatan PMI tetap saja berjalan. Data yang berhasil dikumpulkan Federasi Organisasi Migran Indonesia (Formigran) mencatat ada sekitar 5000 PMI per bulan yang berangkat ke Saudi dan negera-negara Timur Tengah lainnya. Pemerintah harus hadir dan melakukan law enforcement  untuk membantu memberantas para mafia P3MI karena ini sangat  membuat kerugian bagi PMI dan negara tentunya.

Karena itu, guna menghindari warga Brebes dari perekrutan yang nonprosedural,  Formigran siap melakukan literacy terkait  program Sistem Penempatan Satu Kanal  (SPSK) ke Arab Saudi.

“Kami menyambut baik keluarnya Permenaker 291 tentang program Sistem Penempatan Satu Kanal  (SPSK) ke Arab Saudi dan siap membantu pemerintah untuk mensosialisasikan prosedur bekerja yang legal, aman dan menguntungkan bagi Calon PMI atau mantan PMI asal Brebes,” ujar Koordinator Formigran, Jamaludin Suryahadikusuma ketika memberikan sambutan dalam pembukaan PT. Bursa Usaha Migran Indonesia (BUMI) Cabang Brebes di gedung Koperasi Mekar, Brebes, Kamis (5/3/2020).

Menurut Jamal, Arab Saudi masih merupakan negara penempatan primadona bagi warga Brebes. Hal ini disebabkan, selain gajinya yang lumayan di dapat juga kesempatan untuk mendapatkan bonus haji umrah usai kontrak bekerja selama dua tahun dari majikan  merupakan impian bagi setiap muslim asal Brebes. Aliha-alih mendapatkan gaji yang lumayan dan hadiah umrah gratis, para ­PMI sebaliknya justru terjebak dalam praktek Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang sering berakat  pemutusan hubungan kerja (PHK) secara sefihak, gaji tidak dibayar, tidak ada jaminan kesehatan hingga kekerasan fisik dan seksual.

Meski kami masih meneliti jumlah PMI Ilegal asal Brebes tahun 2019, kami berupaya untuk bekerjasama dengan unsur pemerintah dalam hali ini kantor Layanan Terpadau Satu Pintu (LTSA) Disnakerprin untuk mengantar para pencari kerja yang tertarik ke Saudi.

“Akses informasi untuk bekerja secara legal masih belum merata di desa. Termasuk informasi tentang program SPSK. Karena itu, ketika kita mendengar pemerintah mulai membuka penempatan PMI ke Saudi maka kami  menyambut gembira dan berkeinginan untuk membantu warga dengan jalan memberikan sosialisasi tentang program SPSK dan mengantarkan mereka untuk mendaftar ke LTSA yang juga sudah ada di Brebes,” lanjut Jamal yang pernah menjadi Anggota Satgas TKI Terancam Hukuman Mati era Presiden SBY ini.

Di sisi lain, katanya, pemerintah juga bisa bekerjasama dengan Komunitas Buruh Migran Brebes (KOMBES) yang selama ini aktif melakukan program pendampingan dan pemberdayaan bagi PMI dan keluarganya. Jamal menyebut program seperti  literacy keuangan dan pelatihan kewirausahaan perlu dikembangkan pemerintah agar tidak ada lagi PMI yang kembali bekerja ke luar negeri.

“Soal pemberdayaan PMI dan keluarganya ini merupakan Pekerjaan Rumah (PR) bersama yang harus kita lakukan guna mewujudkan peningkatan harkat dan martabat PMI,” pungkas Jamal. (Zul)

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *