APJATI Dukung Menaker Stop Sementara Penempatan PMI

  • Whatsapp

Jakarta, Apjatinews.id – Menteri Tenaga Kerja RI, Ida Fauzi akhirnya secara resmi menghentikan sementara proses penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) keluar negeri. Kebijakan ini ditempuh sebagai upaya perlindungan bagi calon PMI mengingat sebagian negara di dunia tengah terjangkit wabah corona (Covid-19).

Kebijakan yang efektif sejak Jumat (20/3/20)  itu tertuang dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja (Kepmenaker) Nomor 151/2020 tentang penghentian sementara penempatan PMI keluar negeri karena meluasnya wabah corona di dunia. Hal ini berarti calon PMI untuk sementara tidak bisa melakukan pengurusan registrasi (ID), melakukan proses lanjutan dalam negeri, serta meminta layanan surat verifikasi (job order/ demand letter) di perwakilan RI di luar negeri. Mereka harus menunggu situasi dan kondisi nasional maupun di negara penempatan sampai masalah virus corona sudah kembali kondusif.

Menaker menjelaskan, penghentian sementara ini berlaku bagi seluruh PMI, baik PMI yang ditempatkan oleh pelaksana penempatan (P3MI), PMI yang ditempatkan oleh perusahaan untuk kepentingan perusahaan sendiri, PMI perseorangan, serta awak kapal niaga/ perikanan pada kapal berbendera asing.

Mengomentari kebijakan penghentian sementara itu, Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (Apjati) mendukung upaya yang diambil Menaker Ida Fauzaih.

“Nyawa anak bangsa itu tidak bisa dinilai dengan apapun termasuk dengan devisa. Karena itu, Apjati mendukung penuh penghentian ini sembari mendorong pemerintah di tengah masa ­­­­­­­­penghentian layanan ini agar tetap melakukan upaya-upaya perbaikan penempatan PMI agar sesuai dengan UU No. 18 Tahun 2017,” ujar Ketua Umum Apjati, Ayub Basalamah dalam siaran persnya di Jakarta, Jumat Petang (20/3/2020).

Ayub menjelaskan, ada banyak hal bisa dilakukan sembari menunggu wabah Covid-19 ini mereda.

Pertama, yaitu mendorong terus koordinasi pelayanan penempatan PMI di antara pemerintah, BP2MI, P3MI dalam  wadah Layanan Terpadu Satu Atap   (LTSA) di mana di dalamnya ada unsur pemerintah seperti  BP3TKI, Disnaker, Imigrasi, dan Dukcapil.

“Kami mendorong agar di wilayah perekrutan PMI itu sudah ada kantor-kantor LTSA,” harap Ayub.

Dukungan kepada Menaker juga datang dari Anggota Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay. Penghentian itu dimaksudkan dalam konteks perlindungan WNI dari penyebaran virus korona. Karena itu, dia berharap Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) diharapkan bisa mematuhinya.

“Momentum penghentian penempatan PMI ini bisa dijadikan sebagai sarana untuk memperbaiki semua instrumen perlindungan dan penempatan PMI kita di luar negeri. Sembari menunggu situasi membaik, sudah sepantasnya seluruh amanat UU No. 18/2017 tentang Pelindungan PMI dipersiapkan dengan baik. Instrumen hukum, pelatihan, birokrasi, dan semua hal teknis yang dibutuhkan sudah semestinya dipersiapkan. Dengan begitu, pada saat nanti ingin memberangkatkan, semua pihak sudah bisa mengacu pada UU No. 18/2017 beserta seluruh turunannya,” ujarnya.

Terkait pengawasan P3MI,  Saleh menilai, jika dalam masa penghentian ini ada pihak yang melanggar dengan menempatkan maka harus diberi sanksi yang tegas demi kebaikan bersama

Apjati mendukung permintaan Saleh agar ada sanksi bagi pelanggar Kepmenaker 151/2020 ini. Karena itu, Apjati meminta kepada Komisi IX DPR RI agar melakukan hearing bersama Kapolri dan Panglima TNI untuk melakukan pencegahan dan pembersihan di lingkungan Bandara Soekarno-Hatta, Bandara Batam, Pelabuhan Batam dan Juanda  dari praktek  Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang terjadi selama ini.

Apresiasi terhadap Menaker juga diberikan Direktur Eksekutif Migrant Care Wahyu Susilo. Meski mendukung, namun, dia memberikan catatan, yakni dengan keluarnya Kepmenaker ini pemerintah harus memastikan hak para PMI tidak tergerus. Selain itu, lanjut Wahyu, para PMI yang tidak jadi berangkat tidak dibebani biaya pembatalan keberangkatan oleh perusahaan penyalur.

Wahyu menambahkan, sebaiknya juga PMI diberikan kepastian tentang refund tanpa potongan untuk mereka yang membatalkan keberangkatan. Selanjutnya agar PMI tidak kebingungan, maka harus selalu dipastikan ada saluran informasi memadai dan adanya pengawasan yang memadai agar tidak terjadi pemberangkatan non-prosedural. 

Menjawab soal biaya tambahan ini, Ayub mengatakan bahwa Apjati menjamin tidak ada penambahan biaya apapun bagi PMI dalam pemberhentian sementara penempatan dan setelah selesai pembukaan penempatan kembali bahkan kami akan terus bersama pihak-pihak terkait ingin membuat rumusan model penempata sesuai dengan UU18/2017 agar semua bisa mulai dengan model tata kelola yang baru dan harapan kami pemerintah daerah provinsi/kab/kota juga segera menjadikan momentum perbaikan secara terpadu pemerintah pusat dan daerah.

“Momentum penundaan keberangkatan ini harus juga dimanfaatkan sebagai masa benah diri dan reformasi total tata kelola penempatan dan pelindungan pekerja migran Indonesia,” katanya. (Zul)

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *