Apjati Kawal Pencabutan Kepmen 151 oleh Kemenaker

  • Whatsapp

Jakarta, Apjatinews.id –  Kementrian Perekonomian RI menggelar Rapat Pembahasan Perkembangan Memorandum of Understanding (MoU) terkait penempatan Pekerja Migran Indonesia  (PMI) ke negara Uni Emirat Arab (UEA).

Rapat dipimpin oleh Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Menko Perekonomian RI ini dihadiri pejabat teknis dari Kemenlu, imigrasi, BP2MI, Kemenaker, Ketua Umum Apjati, Ayub Basalamah didampingi Sekjen, Kausar N. Tanjung.

“Dalam rapat Apjati bersama seluruh inter kementrian terkait penempatan PMI ke UEA telah merumuskan bersama bahwa Permen 151 tentang Penghentian Sementara Penempatan PMI ke Luar Neger agar segera dicabut secara persial sesuai dengan negara penempatan yang sudah memenuhi syarat untuk bisa PMI ditempatkan sesuai dengan Protokoler Kesehatan di dalam dan di luar negeri,” ujar Ayub dalam kiriman rilis yang diterima redaksi Selasa di Jakarta (14/7/2020).

Menurut Ayub, pendemi Covid-19 ini telah meningkatkan pengangguran besar-besaran di tanah air lantaran banyaknya perusahaan yang melakukan PHK terhadap karyawannya.

“Apjati berharap pemerintah agar segera melakukan upaya percepatan untuk penempatan PMI ke negara yang sudah membuka diri untuk tenaga kerja asing serta negara tersebut menerapkan protokol kesehatan,” papar Ayub.

Khusus untuk negara Timur Tengah, Apjati berharap Permen 260 Tahun 2015 yaitu tentang keputusan penghentian dan pelarangan penempatan PMI sektor informal ke Timur Tengah agar ditinjau ulang karena sekarang tidak ada relevansi dengan suasana waktu saat itu dan sekarang negara penempatan sudah melakukan perubahan yang luar biasa dalam perlindungan penempatan PMI ke negara penempatan.

Ayub menambahkan, Apjati sebagai mitra pemerintah merasa berkepentingan memberikan masukan positif tentang situasi penempatan PMI yang terjadi dilapangan.

Karena itu, Apjati berharap pemerintah segera memikirkan banyak anak-anak kita sekarang berangkat secara ilegal ke negara penempatan tanpa dibekali kontrak yang benar serta perlindungan yang melekat dikerenakan keberangkatan keluar negeri dan bekerja menjadi PMI sebagai  pilihan keterpaksaan karena sekarang negara belum mampu memberikan solusi kongret dikarenakan wabah Covid-19 telah melanda dunia terutama negara Indonesia.

Apjati berharap, pemerintah bersama Apjati sebagaI wakil Kadin khusus dibidang tenaga kerja Indonesia keluar negeri mengatur tata kelola dan tata niaga yang baik dan terukur sehingga PMI tidak dianggap sebagai barang oleh oknum P3MI yang merusak tatanan perlindungan.

“Kami mendukung penuh langka pemerintah segera menerapkan aturan UU No. 18 Tahun 2017 yang tidak membebankan biaya terhadap PMI ke semua negara terkecuali di luar 6 jabatan atau sektor lain yang dianggap pemerintah di situ perlu ada perlindungan yang lebih komperhensip.

Pada kesempatan itu, Sekjen Apjati, Kausar meminta pemerintah tidak boleh lagi membiarkan anak kita berangkat keluar negeri tanpa tercatat dan terpantau oleh negara.

“Kita sudah beberapa kali rapat seperti hari ini bahkan bertahun-tahun selalu yang kita bicarakan hal yang sama namun tidak ada progres perbaikan penempatan yang seharusnya bisa kita lakukan dengan terpadu antara pemerintah dan swasta,” paparnya.

Adapun hasil keputusan Rapat dipimpin oleh Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital yaitu:

Pertama, segera dicabut Kempen 151, terhadap negara yg siap menerima PMI serta negara tersebut mengikuti Protokol Kesehatan dan negara tersebut sudah tidak rentan lagi terhadap Virus Corona. Negara yg diprioritaskan adalah Singapore, Hongkong, Macau dan Taiwan.

Kedua, sedang dilakukan Relaksasi untuk Kepmen 151 dengan meminta pertimbangan Kemenlu serta Kemenaker serta meminta kepada Kepala BNPB untuk membuat SOP Keberangkatan CPMI dari daerah asal ke BLK.LN/P3MI, serta SOP CPMI dari P3MI ditempatkan ke Negara Penempatan.

Ketiga. segera dilakukan Relaksasi terhadap Kepmen 260, untuk penempatan UAE, Qatar dll yang dianggap sudah memenuhi ketentuan terhadap perlindungan PMI, gaji, negara tersebut tidak rentan terhadap Virus Corona serta negara tersebut mengikuti Protokol Kesehatan. (Zul)

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *