Kepala BP2MI Akui Apjati sebagai Mitra Strategis Pemerintah

  • Whatsapp

Jakarta, Apjatinews.id – Kepala Badan Perlindungan Migran Indonesia (BP2MI), Benny Rhamdani memberi apresiasi kepada Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (Apjati) yang telah membangun infrastruktur pelayanan penempatan dan perlindungan yang canggih.

Pernyataan itu disampaikan Benny usai berkeliling meninjau semua fasilitas yang ada di kantor Apjati yang terletak di jalan Warung Buncit, Jakarta Selatan.

“Saya kagum dan bangga Apjati memiliki gedung yang sangat representatif untuk mengelola PMI. Apalagi ditunjang dengan Sistem Jaringan Komputerisasi Apjati yang terkoneksi baik dengan instansi pemerintah dan stakeholder swasta terkait urusan dokumentasi PMI di dalam negeri serta terkoneksi dengan instansi di luar negeri. Kami menilai Apjati memang merupakan mitra strategis yang bisa diandalkan pemerintah,” ujar Kepala BP2MI Benny ketika melihat fasilitas sistem jaringan komputerisasi yang telah dibangun Apjati di lantai 2, Kamis (16/7/2020).

Turut mendampingi Kepala BP2MI, Deputi Anjar Prihantoro dan Teguh dan para Direktur lainnya. Sementara dari Apjati hadir Sekjen, Kausar N. Tanjung, Ketua DPO, Faris Belfas, DPD Apjati dari Jabar, Padang, Kepri, Medan, NTB, dan Kalimantan.

Menurut Benny, pemerintah tentu memerlukan mitra yang memiliki pengalaman dan reputasi baik dalam urusan PMI. Apalagi pemerintah tentu tidak mungkin bisa bekerja sendiri karena itu dengan pengalaman Apjati yang telah cukup lama kami bangga bermitra dengan Apjati. Apalagi dalam penilaian kami sejak Kepala BNP2TKI sebelumnya, kami menilai Apjati selalu taat pada aturan dan perundangan yang orientasinya adalah pada kepentingan Merah Putih, kepentingan NKRI, dan kepentingan PMI.

Pertemuan yang berlangsung selama 3 jami ini membahas sejumlah isu aktual yang berkembang mulai dari pencabutan Kepmen 151 tentang Penutupan Sementara Penempatan PMI ke Luar Negeri akibat Pendemi Corona, Direct Hiring (Perekrutan Langsung) PMI dengan skema PMI Mandiri, perang melawan sindikat mafia perdagangan orang, dan pembebasan biaya penempatan (zero cost) untuk PMI sektor domestik ke Asia Pasifik hingga kesiapan pemerintah membuat tatakelola penempatan sesuai dng protocol kesehatan untuk penempatan PMI kembali ke negara yang siap menerima PMI.

“BP2MI bersama Kemenaker telah merumuskan untuk segera mencabut Kepemen 151,” ujar Benny disambut applause peserta.

Terkait upaya pemberantasan mafia perdagangan orang, Benny menantang Apjati agar siap menandatangani Pakta Integritas pada 17 Agustus mendatang.

Ayub Basalamah, Ketua Umum di tempat yang sama mengatakan kunjungan Kepala BP2MI ini menjadi penyemangat kita dalam mengatur tata kelola perlindungan dan penempatan PMI.

“Kami siap menandatangani fakta Integritas guna membantu pemerintah dalam upaya pemartabatan PMI,” ujar Ayub.

Ayub menambahkan, Apjati hadir berdiri sejak tahun 1982 dan saat ini sudah memiliki 11 DPD di seluruh Indonesia. Apjati juga adalah satu-satunya asosiasi yg diberi mandat oleh KADIN untuk bidang ketenagakerjaan luar negeri. “Memang sdh selayaknya jika pemerintah mengakui Apjati sebagai satus-atunya asosiasi yang memiliki pengalaman, reputasi yang baik dan profesionalitas SDM-nya,” pungkas Ayub. (Zul)

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *