Ketua Umum Apjati Apresiasi Menaker Cabut Kepmenaker 151

  • Whatsapp

Jakarta, Apjatinews.id – Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Ida Fauziyah siang ini di Auditorium Kemenakertrans mencabut Keputusan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 151 Tahun 2020 tentang Penghentian Sementara Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang diberlakukan sejak 18 Maret 2020 lalu. Moratorium ini dikeluarkan pada masa  pandemi Covid-19.

Turut mendampingi Menaker dalam jumpa pers dengan wartawan yaitu Kepala BP2MI, Benny Rhamdani, Plt. Dirjen Binapenta dan PKK, Aris Wahyudi.

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah mengatakan pencabutan Kepmen 151 ini dilakukan guna mendukung percepatan pemulihan nasional serta memperhatikan kebijakan beberapa negara penempatan yang sudah membuka tenaga kerja asing.

“Pemerintah memandang perlu untuk membuka kembali kesempatan bagi calon pekerja migran Indonesia untuk dapat bekerja kembali di negara tujuan penempatan, dengan tetap mengedepankan prinsip perlindungan hak-hak pekerja migran serta protokol kesehatan,” kata Ida di Jakarta, Kamis (30/7).

Ida menjelaskan, bagi pemerintah tidak ada untungnya menahan-nahan untuk tidak segera menarik Permenaker 151/2020. Terlebih lagi, semua pihak-pihak terkait sudah siap untuk membuka kesempatan bagi pekerja migran.

“Jadi sekali lagi saya katakan tidak ada untungnya pemerintah untuk menahan-nahan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan itu. Setelah kita bisa pastikan semuanya siap, baru kita lakukan pembukaan kembali,” kata Ida.

Terkait koordinasi, Ida mengatakan pihaknya juga telah melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat, perwakilan luar negeri, pemerintah daerah dengan kesimpulan bahwa pemerintah telah siap untuk membuka kembali penempatan PMI ke luar negeri pada masa adaptasi kebiasaan baru.

“Setelah semuanya dipastikan siap, maka pemerintah segera melakukan pembukaan penempatan ke negara memang sudah siap menerima PMI,” imbuhnya.

Di tempat yang sama, Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (Apjati) yang hadir bersama Sekjen Kausar N. Tanjung dan Ketua Divisi Yordania, Dedy Rizaldi mengapresiasi keputusan Menaker Ida Fauziayah yang mencabut Keputusan Menaker 151 ini.

“Keputusan pencabutan Kepmen 151 ini sudah tepat waktunya. Bagi kami, sebagai pengguna tinggal mengikuti prosedur protokoler kesehatan dalam prosedur penempatan mulai dari desa di BLK anggota kami,” ujar Ayub.

Ayub menambahkan dalam prosedur penempatan ini pihaknya akan mengawasi P3MI agar benar-benar menerapkan azas Protokoler Kesehatan agar supaya PMI yang ditempatkan itu dipastikan sudah bebas dari  Covid19. Jaminan ini penting mengingat 1 saja PMI yang ditempatkan terpapar Covid19 maka imbasnya akan kepada negara kita.

“Jadi kami akan bersama-sama dengan Menaker dan Kepala BP2MI untuk mengawal PMI berangkat mulai dari daerah asal hingga ditempatkan ke luar negeri,” pungkasnya. ***

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *