HUT Kemerdekaan RI Ke-75, Apjati Apresiasi Pemerintah Beri Kado Spesial untuk PMI

  • Whatsapp

Jakarta, Apjatinews.id – Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI ke-75 disambut dengan sangat spesial oleh Badan Pelindungan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI). Rangkaian kegiatan yang dimulai dengan kerjasama antara BP2MI dengan Badan Buruh & Pekerja Pemuda Pancasila yang melaunching program Indonesia Labour Forum (ILF) membahas Percepatan Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Pelindungan ABK yang bekerja di Kapal Bendera Asing pada 12 Agustus lalu.

Juga hari ini, Minggu (18/8/2020) juga ada kegiatan Dialog Panel “Hari Kemerdekaan RI Tahun 2020 bertema “Memerdekakan PMI menuju Indonesia Maju” menghadirkan Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (Apjati), Kemenlu, Kemenaker, Migran Care, Anis Hidayah, dan Pegiat PMI.

Pada kesempatan itu, Ketua Umum Apjati Ayub Basalamah mengatakan sebagai mitra utama pemerintah pihaknya mengapresiasi apa yang dilakukan pemerintah untuk memerdekaan PMI dan keluarganya dari beban biaya proses penempatan.

“Pak Benny telah memberikan kado spesial bagi PMI dan Keluarganya. Kami salut dan bangga atas apa yang telah dilakukan,” ujar Ketua Umum Apjati Ayub yang hadir didamping Sekjen, Kausar Tanjunga dan Ketua Divisi Yordania, Deddy Rizaldi.

Menurut Ayub, amanat UU 18 Tahun 2017 harus kita bersama-sama mengawal kerena masih banyak pihak yang masih berusaha cari jalan dan alasan untuk memberikan hutang ke PMI dan keluarga dengan alasan macam-macam.

“Pemerintah tidak boleh kalah dengan para mafia-mafia yang berkedok pembiayaan sepertinya berbaik-baik eperti kasihan terhadap PMI dan keluarganya namun ujung-ujungnya mencikik,” ujar Ayub.

Apjati menambahkan, maksud pemerintah membiaya PMI melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) PMI lewat bank pemerintah itu bagus tapi sayangnya bank-bank pemerintah justru tidak berpihak kepada PMI bahkan ada indikasi sekongkol dengan para bandar-bandar uang asing menjual kreditnya yang penting banknya aman tapi PMI menjadi bahan pemerasan.

Harapan saya, kata Ayub, pemerintah harus berani memperoses pihak yang mencoba-coba memainkan PMI dengan kredit.

Data Apjati mencatat, kini ada 87 ribu PMI yang sebagain mendapatkan ber visa dan yang sebagian belum baru bernomor id juga berbentuk SIO/ JO (Job Order). HPMIal ini tentu harus benar diberikan KUR sesuai aturan ini tidak menjadi ajang mumpung karena 6 bln lagi memasuki masa zero cost.

“Saya tidak setuju PMI yang sisa menjadi bahan akhir pemerasan. Kita berharap Kabadan tidak hanya mengeluarkan Perkabadan tapi juga harus jelas aturan untuk yang 87 ribu PMI ini apa masih tetap diberlakukan seeanak bandar seperti sebelumnya atau kreditnya harus benar-benar sesuai aturan KUR bank pemerintah jangan mencari nama hanya ingin mengejar target tapi menyusahkan PMI dengan menjual kreditnya kepada pihak bandar,” imbuh Ayub.

Ditegaskannya, kalau masih terus dilakukan kami berharap kita semua yang ada disini harus ikut bertanggung jawab. Kalau perlu harus ada proses hukum kepada pihak-pihak yang memanfaatkan 87 rlbu PMI tetap sebagai alat pencari uang yang kurang manusiawi.

“Dulu negara Arab dan Malaysia juga dipotong gaji tapi berkat kemauan bersama swasta dan pemerintah alhamdulillah bisa. Saya berharap semua harus menjalankan amanat UU 18 tahun 2017,” pungkasnya. (Zul)

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *