75 Tahun Indonesia Merdeka, Tapi belum Maju karena PMI belum Merdeka

  • Whatsapp

Apakah Pekerja Migran Indonesia (PMI) sudah Merdeka? Mau dijawab jujur ataupun bohong, jawabannya pastilah PMI belum Merdeka dari segala bentuk eksploitasi dan kerja paksa di Negara manapun.

Apakah rezim UU 18/2017 yang mengadopsi banyak hal dari UU 6/2012 dan sebagai pengganti UU 39/2004 yang dianggap UU zaman jahiliyah lebih baik dan menjamin kemerdekaan PMI? Jawaban secara umum, bisa Ya bisa tidak. Tapi saya sebagai eks TKI berani mengatakan bahwa UU 18/2017 tidak lebih baik dari UU 39/2004, dan belum benar-benar menjamin Kemerdekaan PMI karena niat tulus dan  political will Pemerintah (eksekutif dan legislatif) masih nampak setengah hati dan tidak sungguh-sungguh atas produk politik Lex Specialist  tersebut.

Faktanya: Tidak ada satu Pasalpun dalam UU 18/2017 yang mengatur dan menegaskan bahwa Pemerintah berkewajiban untuk melindungi PMI yang ada hanyalah pembagian tugas dan tanggung jawab Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/ Kota. Sedangkan UU 39/2004 mengatur secara jelas dan tegas dalam Pasal 5, 6 dan 7 tentang tugas, tanggung jawab dan kewajiban Pemerintah dalam melindungi CTKI/TKI.

Fakta lainnya :

  1. Aturan turunan yang bernama RPP Pelaksanaan Pelindungan PMI belum diundangkan sampai hari ini. Begitu juga halnya dengan RPP Tata Kelola Pelindungan Pelaut Awak Kapal.
  2. Standar Perjanjian Penempatan yang jadi lampiran Permenaker 09/2019 masih memeras dan menghisap darah PMI karena Pasal 5 mewajibkan Calon PMI membayar biaya penempatan. Hal itu senada dengan Peraturan BP2MI nomor 02/2020 yang sudah diralat dan diganti dengan Peraturan BP2MI nomor 09/2020 yang belum membebaskan CPMI/PMI Formal di Pabrik dan lain-lain dari beban biaya Penempatan.
  3. Pemerintah membolehkan PMI Perseorangan (Mandiri), tapi Pemerintah tidak bertanggung jawab atas segala resiko ketenagakerjaan yang dialami PMI Perseorangan alias enggan memberikan Pelindungan sebagaimana mestinya meskipun sudah bayar Asuransi/ BPJS. Ini jelas-jelas ambigu. Atau bisa jadi, tanggung jawab Pelindungan diserahkan kepada BPJS yang hanya mencover resiko Kecelakaan Kerja dan Kematian. Bila demikian, maka tentunya kontra produktif dengan amanah Konstitusi dalam melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.
  4. UU 18/2017 tidak mengatur hal yang sangat penting dan krusial bagi PMI yaitu tugas dan tanggung jawab Pemerintah Pusat dalam membuat Perjanjian Tertulis/ Agreement dengan Pemerintah Negara tujuan penempatan. Juga tidak mengatur hal yang semestinya menjadi domain Pemerintah yaitu menerbitkan Perjanjian Kerjasama Penempatan dan Perjanjian Kerja yang merupakan turunan dari Perjanjian Tertulis/ Agreement Pasal 31 huruf huruf b menyebutukan tentang Perjanjian Tertulis antara Pemerintah mestinya dijadikan poin penting di Pasal 39 dan disebutukan di Bab I Ketentuan Umum Pasal 1. Kalau pun disebutukan di Pasal 50, itu hanya membuka bukti ketidakadilan Pemerintah yang mendikotomi Penempatan oleh BP2MI  dengan yang tidak melalui Badan. Bagaimana bisa Atnaker memverifikasi Calon Pemberi Kerja dan/ atau melakukan Pembinaan saat kedatangan dll bila tidak disepakati dalam Perjanjian Tertulis dengan Pemerintah Negara tujuan? Bagamana bisa Pemerintah RI memastikan Pelindungan Hukum, Sosial dan Ekonomi ats PMI tanpa adanya Agreement dengan Pemerintah Negara tujuan? Memangnya Pemerintah RI bisa seenaknya menyediakan Pusat Pelindungan PMI di Negara tujuan penempatan? Bagamana bisa BP2MI memberikan Pelindungan Selama Bekerja tanpa adanya Agreement/ Perjanjian Tertulis ?

Itu sama saja dengan mimpi memerdekakan PMI sebelum mereka terbitkan, Penempatan ke negara manapun bisa dilakukan yang kemudian Pemerintah ikut melegakan. Apakah rezim UU 18/2017 inginkan hal yang sama seperti zaman jahiliyah?

Kemajuan Indonesia tertunda karena PMI memang belum Merdeka

Wallahul muwaffiq ila aqwamith-thoriq.

Merdeka !!! ALLAHU Akbar !!! 💪❤️🇲🇨

Jakarta, 18 Agustus 2020.

Wassalaam

Yusri Albima

Direktur Layanan Center PMI APJATI

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *