Apjati Apresiasi Pemerintah Berikan Fasilitas VVIP untuk PMI di Bandara Soetta

  • Whatsapp
Tangerang, Apjatainews.id – Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (Apjati) sebagai mitra terbesar dan terpercaya pemerintah mengapresiasi usaha pemerintah untuk mewujudkan pelayanan Very-Very Important Person (VVIP) kepada Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang tiba Bandara Soetta.

“Kebijakan Pak Benny ini untuk terus memartabatkan dan memberikan peningkatan pelayanan kepada PMI kami beri 2 acungan jempol (two tumbs up). Sungguh ini betul-betul merupakan kado istimewa bagi PMI di hari ulang tahun mereka yang dirayakan secara internasional pada 18 Desember,” ujar Sekjen Apjati, Kausar Tanjung, SE ketika menghadiri launching  Fasilitas VVIP Bagi PMI di Bandara Soetta di Tangerang, Jumat (18/12/2020).

Menurut Kausar, memang sudah saatnya pemerintah memberikan kado istimewa ini kepada PMI mengingat jasa mereka yang luar biasa kepada negara utamanya dalam memberikan devisa yang begitu besar.

“Devisa PMI merupakan pemasukan terbesar kedua dari luar negeri setelah gas dan minyak bumi. Sumbangsih PMI ini telah memberi andil selama ini dalam upaya menyelamatkan ekonomi kita dari tempaan krisis,” ujar Kausar.

Sebelumnya, seperti diberikan laman bp2mi.go.id, tepat di peringatan Hari Pekerja Migran Internasional, BP2MI meresmikan fasilitas VVIP khusus bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Terminal 3 Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Jumat (18/12).

“Hari ini, di peringatan Hari Pekerja Migran Internasional, Presiden Joko Widodo secara resmi memberikan kado terbaik dan teristimewa kepada para PMI berupa berbagai fasilitas VVIP,” ujar Kepala BP2MI, Benny Rhamdani di depan awak media.

Terdapat 4 fasilitas yang diresmikan dan menyusul di bandara-bandara lainnya yang menjadi kantong PMI. Pertama, jalur cepat keimigrasian yang memberikan kelancaran pelayanan kepulangan dan keberangkatan bagi PMI. Kedua, lounge PMI yang memberikan fasilitas ruang tunggu yang nyaman bagi PMI yang akan berangkat atau datang dari luar negeri. Ketiga, Helpdesk atau pos pelayanan dan pengaduan bagi PMI yang memberikan fasilitas informasi, advokasi, pendataan, dan pemulangan bagi PMI-Bermasalah. Keempat, Gerai PMI untuk pemasaran produk usaha Purna PMI.

“Semua fasilitas VVIP diberikan untuk memberikan rasa hormat negara kepada pejuang keluarga yang telah rela berkorban demi kesejahteraannya dan keluarga,” ucap Benny.

Benny menambahkan, jalur cepat keimigrasian dan lounge umumnya diperuntukan bagi penumpang kelas atas, official diplomatic, dan kru pesawat. “Hebatnya Presiden Joko Widodo menyediakan jalur khusus bagi PMI, dan ini menjadi yang pertama di Indonesia bahkan mungkin dunia. Peresmian fasilitas VVIP ini menjadi kado istimewa bagi PMI sebagai bentuk apresiasi kami kepada para PMI, sang pahlawan devisa,” jelasnya.

Penyediaan fasilitas VVIP bagi PMI tersebut tidak terlepas dari sinergisitas pemerintah dan BUMN. Fasilitas tersebut merupakan buah kerja sama BP2MI dengan Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian BUMN, Direktorat Jenderal Imigrasi, dan PT Angkasa Pura II. Benny pun berharap sinergisitas dapat selalu terjalin dengan baik hingga ke depannya. 

“Semua fasilitas ini bisa terwujud berkat kerja sama yang baik antara pemerintah dan BUMN. Pun, kerja sama politik anggaran dengan DPR. Semoga kita bisa terus secara bersama mewujudukan keselamatan, keberdayaan, dan kesejahteraan PMI dan keluarganya,” terang Benny.

Sementara itu, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir yang secara simbolis menandatangani prasasti Lounge PMI mengatakan, semua pekerjaan itu mudah jika dilakukan secara gotong royong dengan tulus, yang sulit adalah bekerja mencari perbedaan dan konflik kepentingan.

“Terbukti hari ini negara hadir. Kita bisa memperlihatkan bahwa bangsa kita naik kelas. Semua ini bisa dilakukan selama kita berani bermimpi dan berani mengeksekusi,” papar Erick.

Hadir secara virtual mewakili Presiden RI Joko Widodo, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengapresiasi kerja BP2MI sebagai badan pelaksana pelindungan PMI dan keluarganya. Menurutnya, fasilitas VVIP tersebut merupakan inovasi pelayanan pelindungan bagi PMI yang telah menyumbangkan devisa kepada negara.

“Semoga layanan ini dapat direplikasi di seluruh bandara dan pelabuhan supaya dapat memberikan fasilitas yang nyaman dan aman bagi seluruh PMI. Mari secara bersama kita wujudkan inovasi layanan hingga edukasi dan pelatihan kepada para PMI,” tukasnya.

Dalam kesempatan tersebut, BP2MI juga meresmikan berbagai komitmen kerja sama demi memberikan pelindungan CPMI/PMI. Pertama, penandatanganan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) antara BP2MI dan Kementerian Hukum dan HAM tentang Kerja Sama dalam Upaya Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Kedua, penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara BP2MI dan Direktorat Jenderal Imigrasi tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Ketiga, penandatanganan MoU antara BP2MI dan BPJS Ketenagakerjaan tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Calon PMI dan PMI.

Adapun ruang lingkup MoU dengan Kementerian Hukum dan HAM, antara lain integrasi Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM) dengan Sistem Komputerisasi Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (SISKOP2MI) dalam pelayanan penempatan dan pelindungan PMI; penerbitan paspor pada Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA); melakukan pencegahan sindikasi pengiriman PMI nonprosedural; dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Ruang lingkup tersebut juga masuk dalam kerja sama dengan Direktorat Jenderal Imigrasi.

Sementara itu, kerja sama antara BP2MI dan BPJS Ketenagakerjaan melingkupi penyelenggaraan pelindungan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada CPMI/PMI pada tahap sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja; pelayanan klaim manfaat dan penanganan pengaduan program jaminan sosial ketenagakerjaan CPMI/PMI; integrasi CPMI dan PMI dalam sistem aplikasi bersama; dukungan data dan informasi tentang CPMI/PMI; sosialisasi dan edukasi program jaminan sosial ketenagakerjaan; serta kerja sama lainnya yang disepakati bersama.

Penandatanganan MoU dengan Kementerian Hukum dan HAM dilakukan oleh Kepala BP2MI dan Menteri Hukum dan HAM, sedangkan penandatanganan PKS dilakukan oleh Sekretaris Utama BP2MI, Tatang Budie Utama Razak dan Direktur Jenderal Imigrasi, Jhoni Ginting. Sementara itu, penandatanganan  MoU antara BP2MI dan BPJS Ketenagakerjaan dilakukan oleh Kepala BP2MI dan Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Agus Susanto.

Acara ini turut dihadiri oleh Menteri BUMN Erick Thohir, Ketua Komisi IX DPR RI Felly Estelita Runtuwene, Dirjen Imigrasi Jhoni Ginting yang mewakili Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly, Dirjen Binapenta dan PKK Kemnaker Suhartono, Dirjen Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri Andy Rachmianto, Direktur Utama PT Angkasa Pura II Muhammad Awaluddin, Sekjen Apjati, Kausar N. Tanjung, SE dan Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto. (Zul)

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *