Apjati Siap Bantu Kepala BP2MI Wujudkan 2 Opsi Kemudahan Pembiayaan Penempatan PMI

  • Whatsapp

Jakarta, Apjatinews.id – Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (Apjati) mendukung langkah Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Benny Rhamdani yang menegaskan adanya 2 opsi dalam memfasilitasi kemudahan pembiayaan penampatan Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri.

Dua opsi yang akan dilakukan dalam masa transisi 6 (enam) bulan ke depan dalam rangka mempercepat kesiapan pemerintah daerah yaitu adanya alokasi anggaran sebesar Rp. 300 Miliar dari Kemenekaer dan PMI bisa mendapatkan bantuan biaya pelatihan melalui KUR Perbankan Pemerintah.

“Keluarnya 2 Opsi ini membuktikan kehadiran negara dalam melayani PMI dan kami minta agar BP2MI melibatkan Apjati untuk membantu mensosialisakannya selama masa 6 bulan ke depan,” ujar Ketum Apjati, Ayub Basalamah di Jakarta, Senin (17/1/2021).

Menurut Ayub, adanya rencana penundaan beban biaya 6 bulan ke depan bagi PMI yang dilakukan oleh BP2MI ini merupakan solusi sementara yang harus segera disiapkan segala perangkapnya oleh pemerintah dan swasta. Adapun penundaan biaya ini hanya menyangkut pembebanan biaya Pelatihan yang nilainya disesuaikan oleh negara masing-masing dan untuk biaya yang lain tetap menjadi tetap beban majikan. Jadi, biaya pelatihan yang menjadi beban PMI hanya bisa dibiayai oleh bank-bank negara dan tidak ada pihak ketiga yang campur tangan mengatasnamakan apa saja.

“Ketum Apjati berharap bank benar-benar serius dan mampu memberikan KUR dengan segala kemudahan kalau pun ada aturan-aturan yang membuat sulit PMI harus Bank pemerintah mencarikan solusi termudah, aman, murah dan cepat dalam prosesnya. Intinya pemerintah harus siap memfasilitasi segala kepentingan PMI dan P3MI agar iklim penempatan kondusif dan berjalan seperti biasa,” imbuh Ayub.

Ditambahkannya, bahwa waktu 6 bukan waktu yang lama untuk perpanjangan dalam menyesuaikan sikon yang ada. Apjati menghimbau kepada pemerintah pusat dan daerah dan seluruh P3MI segera menyiapkan diri agar setelah 6 tidak ada alasan lagi untuk membabankan pelatihan bagi PMI karena ini amanat UU 18/ Tahun2017 yang seharusnya sudah dilaksanakan tahun 2019 setelah 2 tahun masa sosialisasi.

Selain itu, kami juga meminta kepada pemerintah agar semua sistim online yang terkoneksi dengan finance atau lembaga keuangan dan bank swasta segara dicopot dari sisko BP2MI sehingga hanya bank pemerintah saja yang bisa terkoneksi ke sistim SISKO BP2MI dalam membantu PMI.

“Kami juga sepakat bahwa bank yang siap serius membiayai PMI akan menjadi mitra utama kami dalam remiten untuk pengirim uang dari luar negeri ke Indonesia,” ujar Ayub.

Apjati mempelajari, bahwa KUR Perbankan Pemerintah dengan bunga 6% per tahun dari Bank Pemerintah merupakan solusi terbaik bagi PMI. Selain dengan bunga rendah diharapkan agar cara pinjam KUR pun mudah. Pinjaman KUR untuk biaya pelatihan cukup ditentukan batas maksimalnya biar variatif sesuai kebutuhan.

Ayub menambahkan, bahwa dengan gaji PMI di luar negeri, pinjaman KUR ini nantinya bisa dibayar melalui transfer ke Bank langsung dimana PMI atau keluarganya yang pinjam sehingga tidak perlu melibatkan pihak ketiga di negara Penempatan sebagai juru tagih.

“Karena kebutuhan mendesak Ayub berharap Kepala BP2MI segera MOU dengan semua Bank Pemerintah agar Calon PMI yang telah lama menunggu kepastian proses dapat segera mendapatkan pinjamam KUR biaya pelatihan dengan skema bunga rendah,” ujarnya.

“Masih banyak majikan yang dengan sadar mau membiayai biaya pelatihan PMI. Jadi, biaya pelatihan yang dibayar oleh majikan tanpa syarat misal PMI harus bayar ketika kelak bekerja jangan dipersoalkan karena ada pasal 72 UU 18/2017 kalau itu meringankan PMI,” pungkas Ayub.

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *