Program MoU Apjati-Polri akan Maksimalkan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

  • Whatsapp

Jakarta, Apjatinews.id – Program nota kesepahaman yang direncanakan oleh Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (Apjati) dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia telah membuka babak baru dalam sejarah penempatan Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri dengan melibatkan Polri.

Kelak dengan adanya Nota Kesepahaman ini akan menekan penempatan PMI nonprosedural yang selama ini dilakukan oleh mafia-mafia trafficking dalam proses rekruitmennya bermoduskan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) diharapkan bisa diminimalisir  dan dicegah sedini mungkin.

“Sejak Apjati berdiri tahun 1982, baru kali ini Apjati sebagai asosiasi mitra strategis pemerintah melakukan rencana Memorandum of Understanding/ MoU dengan Polri,” ujar Ketua Umum Apjati, Ayub Basalamah di Hotel Mercure, Jakarta, Kamis (11/2/2021).

Menurut Ayub, pertemuan Apjati-Biro Hukum Mabes Polri membuktikan bahwa Apjati sebagai asosiasi P3MI terbuka untuk bekerjasama dengan organisisasi manapun termasuk dengan insitusi penegak hukum seperti Polri. Hal ini membuktikan bahwa Apjati telah mengembangkan mindset baru yang memastikan penempatan PMI ke luar negeri itu harus bebas dari masalah penempatan yang nonprosedural. Ke dalam, kepada anggota Apjati juga diminta untuk taat prosedur dan taat hukum dalam penempatan PMI ke luar negeri.

“Apjati menghimbau kepada anggota harus benar-benar bekerja sesuai prosudur agar citra P3MI tetap baik,” harap Ayub.

Pertemuan Apjati dengan Divisi Hukum Mabes Polri diadakan terkait agenda pembahasan butir-butir MoU yang nantinya akan menjadi dokumen resmi yang mengikat antara Apjati dengan Polri. Program MoU dng POLRI,APJATI akan maksimalkan perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

Ayub menjelaskan, maksud dari MoU ini yaitu sebagai pedoman bagi Apjati dan Polri dalam rangka pencegahan, pengawasan, dan penanganan pelanggaran Sistem Penempatan Satu Kanal  (SPSK) ke luar negeri. Melalui MoU ini diharapkan akan terjadi penguatan pelindungan penempatan PMI ke luar negeri.

Adapun ruang lingkupnya, lanjut Ayub yaitu mulai dari sosialisasi, preemptive, preventive dalam penempatan TPPO, pertukaran data, pencegahan hingga terkait penanganan pelanggaran.

“Kami mengharapkan dalam waktu dekat ini MoU ini segera terealisir dan bisa ditandatangani dengan pihak yang berwenang,” harap Ayub.

Ayub menambahkan Presiden Jokowi pada saat pembukaan Munas Apjati November lalu telah meminta semua pihak agar mereformasi tehadap ekosistem penempatan pekerja migran dan juga harus memberikan pelindungan dan pemenuhan hak pekerja migran secara maksinal juga kesejahteraan pekerja migran dan keluarganya makin meningkat. 

Karena itu, kata Ayub, MoU dengan Polri ini merupakan tindak lanjut dari permintaan Presiden untuk mereformasi pelindungan PMI ke luar negeri.

Sementara itu, Karo Hukum Mabes Polri Brigjen Dedi menambahkan pihaknya mengapresiasi rencana MoU antara Apjati dengan Polri.  Polri sesuai tupoksi memang memiliki kewajiban untuk terus memberikan kepastian hukum kepada warga negara termasuk memberikan pelindungan bagi PMI baik pada masa sebelum maupun purna penempatan.

“Polri akan terus memberikan pelindungan PMI karena ini memang telah menjadi komitmen Polri untuk memberikan kepastian hukum bagi mereka,” tegas Jenderal Bintang Satu ini.

Pembahasan tentang draf MoU Apjati dengan Polri  ini dihadiri juga oleh Sekjen Apjati, Kausar N. Tanjung, dan pengurus DPP Apjati serta pejabat dari Biro Hukum Mabes Polri. (Zul)

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *