Apjati Segera Realisasikan SK Dirjen Binapenta, Siap Tempatkan PMI Berkompetensi ke Malaysia

  • Whatsapp

Apjatinews.id, Jakarta – Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (Apjati) menyambut gembira terbitnya Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan dan Penempatan Tenaga  Kerja dan PPK) Suhartono tertanggal 18 April 2022 Nomor 3 /111/PK.02.01/IV/2022 tentang Penempatan Pekerja Migran Indonesia sektor formal ke Malaysia.

“Alhamdulillah, kami apresiasi pemerintah melalui Dirjen Binapenta dan PPK telah mengeluarkan SK Penempatan PMI sector formal ke Malaysia  pada hari Senin ini ( 17/4/2022). Keluarnya SK ini memulai penempatan Kembali PMI formal ke Malaysia,” ujar Ketua Umu Apjati, Ayub Basalamah di Jakarta.

Menurut Ayub, pemerintah Indonesia  dan Malaysia pada 1 April 2022 telah menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) tentang perlindungan PMI yang bekerja di Malaysia. Implikasi dari MoU ini, kemudian Dirjen Binapenta menerbit SK pada hari ini.

Ketua Umum DPP Apjati Ayub Basalamah menyatakan pihaknya segera melaksanakan SK Dirjen itu dengan mempersiapkan pekerja yang berkompetensi tinggi untuk mengisi jabatan yang dibutuhkan perusahaan-perusahaan di Malaysia.

“Kami telah telah meminta perusahaan penempatan PMI (P3MI) anggotanya untuk segera menyiapkan dan menempatkan pekerja berkompetensi ke Malaysia,” imbuh Ayub.

Sebelumnya, DPP Apjati telah melakukan berbagai langkah baik di dalam negeri maupun di Malaysia pasca sebelum dan sesudahnya ditekennya MoU antara RI-Malaysia.

Di dalam negeri, telah dilakukan pendataan P3MI anggota asosiasi yang akan menempatkan PMI ke Malaysia berikut memberikan sosialisasi tentang materi MoU. Pada saat yang sama, Apjati berkomunikasi ke Kemenaker RI guna segera bisa merealisasikan penandatangan MOU.

Pasca MoU, Apjati juga menghadiri Focus Group Discussion (FGD) Implementasi Nota Kesepahaman Penempatan dan Pelindungan PMI di Malaysia pada sektor domestic yang digelar Kemenaker RI bekerjasama dengan Kedubes RI di Malaysia pada 8-13 April 2022. Pimpinan Apjati di bawah Ketua Ayub Basalamah, Sekjen Kausar N. Tanjung, Ketua Devisi Malaysia Maria Ginting dan Yhonny Ketua Devisi Taiwan bertemu dengan Duta Besar RI di Kuala Lumpur,  Hermono dan didampingi oleh Atase ketenagakerjaan, Erga, Atase Riset, Hermanto serta Atase Kepolisian, Kombes Harianto dan bertemu dengan dua asosiasi besar di Malaysia.

Dalam pertemuan dengan Dubes Hermono, ada beberapa hal penting dalam penempatan PMI dengan sistem One Channel System (OCS) yang ditekan yaitu penempatan PMI yang berkomptensi, perlindungan, penanganan masalah dan perlindungan hukum dan tata kelola dan niaga penempatan lebih baik.

Dalam pertemuan itu, Dubes Hermono menekankan penandatanganan Job Order tidak perlu lagi dilakukan oleh P3MI di KBRI di Malaysia melainkan cukup diteken secara virtual dari Indonesia.

Selain itu dijelaskan, sistim imput di Kedutaan secara otomatis  akan melakukan seleksi lebih ketat, menolak proses dari P3MI melakukan penempatan pada masa penutupan penempatan ke Malaysia.

Terkait adanya kenaikan gaji PMI di Malaysia sebear 1.500 RM, Ayub menekankan  bahwa PMI yang akan ditempatkan harus berkompeten karena dengan gaji yang tinggi ini dibarengi dengan jaminan penegakan hukum lebih tegas dalam rangka perlindungan PMI.

“Kami berharap jangan sampai terjadi lagi ada pelanggaran pidana oleh majikan, namun tidak dihukum secara adil,” tegas Ayub.

Sementara pertemuan dengan asosiasi di Malaysia dilakukan dengan  Pertubuhan Kebangsaan Agensi Pekerjaan Swasta Malaysia (PIKAP) dan Pertubuhan Kebangsaan Sumber Manusia Malaysia (PUSMA).

Pertemuan DPP APJATI bersama PIKAP dan PUSMA menghasilkan kesepahaman  penempatan PMI dalam koridor MoU. Kesepahaman dicapai Apjati dengan dua asosiasi itu adalah:

1. Siap menjalankan kebijakan Kedua negara yang tertuang dalam MoU Indonesia dan Malaysia.

2. Dalam tata kelola dan tata niaga penempatan PMI ke Malaysia selalu mengedepankan Perlindungan PMI .

3. Dengan gaji 1.500 RM, Asosiasi Malaysia meminta PMI yang ditempatkan mempunyai kompetensi

4.kami juga sepakat akan membuat kerjasama mengatasi masalah  seperti gaji tidak dibayar, lari dari majikan,TKI/ majikan tolak kerja  serta bantuan hukum apabila ada perselisian, kecelakan, dan menyelesaikan masalah yg dianggap bisa menimbulkan persoalan bagi kedua negeri.

Pada akhir pertemuan, Dubes saat menekan semua P3Mi anggota Apjati harus benar-benar fokus pada penempatan PMI yang kompetensi berbasis perlindungan serta  selalu saling memberikan informasi keadaan PMI kerja. ***

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *